• Author / Uploaded
• rizz_key

Citation preview

Program Pasca Sarjana

Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada Silabus Kuliah:

Teori dan Praktek Governance

Ambar Widaningrum/Bambang Purwoko/Nanang Indra Kurniawan

A. Pengantar Governance (Tata Pemerintahan atau Kepemerintahan) adalah merupakan model baru dalam penyelenggaraan urusan publik. Model ini tampaknya sedang menjadi kecenderungan global, dan tengah dicoba diimplementasikan di Indonesia, baik dalam pengembangan pemerintahan nasional maupun lokal. Kuliah ini bertujuan untuk mengenalkan konsep-konsep dan teori-teori yang relevan dengan governance, dan mendiskusikan peluang dan tantangan yang ada untuk diimplementasikan di Indonesia. Pada level praktis, kuliah ini juga dimaksudkan untuk mengkaji persoalan-persoalan empiris dalam pelaksanaan governance di Indonesia di tingkat nasional maupun lokal. Pengalaman empiris dalam implementasi gagasan governance di berbagai daerah akan menjadi rujukan penting yang digunakan sebagai bahan kajian selama proses perkuliahan berlangsung, sekaligus memperkaya pemahaman mahasiswa tentang problematika teori dan praktek governance di Indonesia.

B. Metode Perkuliahan Untuk mendukung terwujudnya tujuan di atas, desain pembelajaran dalam mata kuliah ini dirancang sebagai kombinasi antara kuliah dengan model ceramah dan diskusi di kelas, pemberian tugas-tugas lapangan kepada mahasiswa, belajar pengalaman praktis dari para pelaku governance (sektor publik, private, maupun masyarakat sipil), serta model penugasan kepada mahasiswa yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi persoalan-persoalan yang dihadapi di daerahnya. B.1. Tugas Mahasiswa Mahasiswa wajib mengikuti dan mempersiapkan kuliah ini sebaik-baiknya. Cara sederhana untuk mempersiapkan diri mengikuti kuliah dengan baik adalah dengan membaca lebih dulu materi-materi kuliah yang akan dibahas dalam pertemuan di kelas. Ringkasan materi kuliah dan buku-buku referensi yang ditampilkan di dalam silabus ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat secara aktif mencari bahan-bahan bacaan tersebut dan membaca serta memperlajarinya sebelum perkuliahan berlangsung. Mahasiswa juga diwajibkan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen sebagaimana sudah diatur dalam silabus mata kuliah ini. Pemberian tugas adalah bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran dalam mata kuliah ini, dimaksudkan untuk mendukung proses interaksi antar mahasiswa sebagai peserta didik sekaligus akselerasi penguasaan substantif mahasiswa terhadap materi yang dibahas dalam mata kuliah ini.

Silabus Kuliah 2007

1

B.2. Komponen Penilaian Nilai akhir dari mata kuliah ini adalah akumulasi dari kontribusi mahasiswa dalam bentuk partisipasi di kelas, kemampuan mengerjakan tugas tepat waktu dan tepat materi, kemampuan mengerjakan soal-soal ujian, dan komponen penilaian lain yang diberlakukan dalam mata kuliah ini. Komponen dan persentase penilaian dari kuliah ini adalah sebagai berikut: No 1 4 2 3 5 6

Komponen Penilaian Review Buku (lihat silabus Minggu ke 2) Ujian Tertulis Mid Semester Makalah tentang Governance Resume Kuliah Dosen Tamu Laporan Observasi Lapangan (group of 3) Presentasi Laporan Observasi Lapangan

Penyerahan Minggu ke 4 Minggu ke 7 Minggu ke 8 Minggu ke 10 Minggu ke 12 Minggu ke 12-14

% Nilai 10 % 20 % 10 % 10 % 30 % 20 %

Keterangan: ♦

Penjelasan mengenai tugas makalah tentang governance akan diberikan tersendiri dalam bentuk tertulis dan penjelasan lisan yang akan disampaikan dalam kuliah.

♦

Rencana observasi lapangan juga akan dijelaskan di dalam kuliah. Penjelasan tentang observasi lapangan akan terkait dengan masalah teknis observasi lapangan (obyek studi) maupun substansi topik-topik yang akan dielaborasi dalam observasi lapangan tersebut. Penjelasan ini akan diberikan antara Minggu ke 5 s/d Minggu ke 7.

♦

Karena alasan teknis, observasi lapangan dilaksanakan di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Observasi di daerah asal hanya mungkin dilakukan jika semua anggota kelompok (3 orang) dapat terlibat aktif dalam aktivitas lapangan. Tujuan observasi lapangan adalah untuk mengidentifikasi baik best practises (contohcontoh bagus dan berhasil) maupun bad practises (contoh buruk ataupun kegagalan) dalam pelaksanaan governance.

♦

Resume kuliah Dosen Tamu dikumpulkan pada Minggu ke-10, sehari setelah pelaksanaan kuliah oleh Dosen Tamu tersebut.

C. Sistematika Materi Kuliah 1. Pengantar Kuliah pertama ini memberikan pengantar tentang kerangka perkuliahan, baik yang bersifat teknis (seperti metode kuliah, penugasan, dan evaluasi belajar) maupun yang bersifat substantif (ruang lingkup dan sistematika materi kuliah). Pertemuan awal ini juga akan mendiskusikan garis besar materi kuliah, dan bagaimana pembagian kerja antar dosen pengampu baik dalam pemberian kuliah maupun evaluasi belajar. 2. Sejarah pertumbuhan konsep dan praktek governance Konsep governance perlu dipahami akar sejarahnya. Diskusi akan diawali dari tumbuhnya konsep demokrasi dalam pemerintahan, kemudian terjadinya penguatan negara, lalu merosotnya hegemoni negara karena dominasi pasar, munculnya fenomena masyarakat sipil, dan tumbuhnya governance yang menekankan terjalinnya kolaborasi antara kekuatan negara, pasar, dan masyarakat sipil. Di berbagai wilayah Nusantara seperti di Sumatera Barat, Bali, atau daerah lain, masyarakat tradisional

Silabus Kuliah 2007

2

telah menerapkan tata pemerintahan yang baik. Konsep ini kemudian dikemas dalam kata-kata modern yang sesungguhnya telah dijalankan di beberapa wilayah. Di sini akan didiskusikan tentang perkembangan praktek pemerintahan di Indonesia hingga munculnya tuntutan ke arah pengembangan good governance. Buku-buku Referensi: 1. Jan Koolman (1994), Modern Governance, Sage Publication, London. 2. Tim ICCE UIN Jakarta (2003), Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Prenada Media, Jakarta. 3. UNDP (1997) Tata Pemerintahan yang baik dari Kita untuk Kita, UNDPPartnership for Governance Reform, Jakarta. 4. Rita Abrahamsen, Sudut Gelap Kemajuan – Relasi Kuasa dalam Wacana Pembangunan, Lafadl Pustaka, Yogyakarta, 2004. 5. The Independent Commission for Good Governance in Oublic Services, The Good Governance Standar for Public Services, 2004. Tugas Mahasiswa (dikumpulkan pada Minggu ke 4): Mahasiswa diminta membuat critical review terhadap buku Rita Abrahamsen, Sudut Gelap Kemajuan – Relasi Kuasa dalam Wacana Pembangunan, Lafadl Pustaka, Yogyakarta, 2004. Panjang tulisan critical review maksimal adalah 5 (lima) halaman quarto diketik komputer dengan spasi satu setengah, ukuran font 12. 3. Kerangka Konseptual Governance Konsep governance adalah konsep abstrak yang perlu didefinsikan secara jelas. Dalam literatur ditemukan berbagai perspektif tentang governance, seperti perspektif hirarki, pasar, jejaring, komunitarian, dan sebagainya. Perspektif ini pada gilirannya mempengaruhi penerapan konsep governance di dalam praktek kepemerintahan. Variasi dalam penerapan governance juga tergantung dari situasi politik, ekonomi, dan sosial dari setiap negara yang menerapkannya. Di sini, di samping akan didiskusikan berbagai perspektif di atas, juga akan didiskusikan tentang variasi penerapan governance di berbagai negara, misalnya antara negara maju dengan negara berkembang dan antara negara berbasis kapitalisme dan sosialisme. Buku-buku Referensi: 1. UNDP (1997), Reconceptualizing Governance; Discussion Paper 2, New York, January. 2. Merilee, S. Grindle (1997), Getting Good Governance: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries, Harvard Institute for International Development, Harvard University. 3. UNDP (1997) Tata Pemerintahan yang Baik dari Kita untuk Kita, UNDPPartnership for Governance Reform, Jakarta 4. Nilai, Kriteria dan Kritik terhadap Good Governance Ada sejumlah nilai yang menjadi basis dalam pengembangan governance. PBB, misalnya, dalam UN Millenium Declaration Tahun 2000 mengetengahkan sejumlah nilai seperti kebebasan, solidaritas, toleransi, keadilan, dan respek terhadap alam. Kemudian UNDP dan Bank Dunia mengembangkan sejumlah kriteria good governance yang diharapkan menjadi tolok ukur dalam pengembangan governance, seperti efisiensi, keadilan, transparansi, demokrasi, akuntabilitasi, penegakan hukum,

Silabus Kuliah 2007

3

dan sebagainya. Nilai-nilai dan kriteria-kriteria tadi akan dibahas, juga didiskusikan bagaimana relevansi dan peluang penerapannya di Indonesia. Buku-buku Referensi: 1. UNDP (1997), Reconceptualizing Governance; Discussion Paper 2, New York, January. 2. Hetifah Sj Sumarto (2003), Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 3. UNDP (1997) Tata Pemerintahan yang baik dari Kita untuk Kita, UNDPPartnership for Governance Reform, Jakarta. 5. Konteks Global, Nasional dan Lokal Governance adalah merupakan tuntutan global. Ada kepentingan politik dan ekonomi global yang mendorong diterapkannya model governance di semua negara di dunia. Di sisi lain, pada tingkat nasional dan lokal, di samping ada kekuatan yang mendorong diterapkannya governance, ada juga kekuatan yang bersifat resisten terhadap konsep baru ini. Lebih dari itu, terdapat banyak gejolak dan dinamika sosial yang bersifat counter-productive terhadap pengembangan governance. Pada tingkat global misalnya tampak dari munculnya isu terorisme internasional, dan pada tingkat nasional dan daerah tampak dari munculnya sentimen anti-pluralisme, dominannya pendekatan militeristik dan kekerasan dalam konflik sosial dan sebagainya. Buku-buku Referensi: 1. Marc Holzer & Kathe Callahan (1008), Government at Work: Best Practices and Model Programs, Thousand Oaks, Sage Publ. 2. Craufurd D. Goodwin & Michael Nacht (1995). Beyond Government: Extending the Public Policy Debate in Emerging Democracies, Boulder: Westview Press. 3. T Jacob, Bumerang Globalisme, artikel Kolom di Harian Kedaulatan Rakyat, September 2003 (note: tanggal dan bulan akan dicek ulang). 6. Pengembangan Governance di dalam Birokrasi Pemerintah Birokrasi pemerintah merupakan kekuatan inti negara dalam menyelenggarakan urusan publik, tetapi pada saat yang sama menjadi titik lemah negara dalam menjalankan mandatnya, terutama ketika birokrasi mengalami pembusukan baik yang bersifat struktural mau pun kultural. Karena itu reformasi birokrasi merupakan prasyarat penting dalam rangka pengembangan good governance. Bagaimana reformasi birokrasi harus dilakukan agar birokrasi menjadi aset penting dalam pengembangan good governance? Dalam hal ini akan didiskusikan tentang fenomena korupsi di birokrasi, proses birokratisasi dan debirokratisasi, pengembangan semangat kewirausahaan di birokrasi, dan perbaikan komitmen publik dari birokrasi. Buku-buku Referensi: 1. Agus Dwiyanto dkk (2003), Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan – Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, Yogyakarta. 2. Tim ICCE UIN Jakarta (2003), Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Prenada Media, Jakarta.

Silabus Kuliah 2007

4

3. Publikasi dari BIGG (Program Pengembangan Tata Pemerintahan yang Baik), edisi 27 (Pendekatan Inovatif dari Pemerintah Daerah Indonesia) 4. Tony Bovaird, Public Management and Governance – Emerging Trends and Potential Future Directions, in Eran Vigoda (ed), “Public Administration an Interdisciplinary Critical Analysis”, 2002. 7. Pengembangan Governance dari sisi Pasar atau Sektor Swasta Pasar dapat menjadi instrumen yang efisien dalam alokasi risorsis dan menjadi alternatif dari hegemoni negara, tetapi pasar juga dapat mengalami distorsi. Selain itu ketika pasar menggantikan posisi negara dalam pelayanan publik, ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kelompok miskin atau marginal seringkali terjadi. Bagaimana pasar harus dikembangkan agar menjadi elemen penting dalam pengembangan good governance? Di sini akan didiskusikan tentang konsep corporate governance dan tanggungjawab publik dan sektor swasta. Buku-buku Referensi: 1. Agus Dwiyanto dkk (2003), Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan – Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, Yogyakarta. 2. Vigoda, Evan. “Governing in Market Era” dalam Public Administration: An Interdisciplinary Critical Analysis”. 3. Publikasi dari BIGG (Program Pengembangan Tata Pemerintahan yang Baik) 8. Pengembangan Governance dari sisi Civil Society Salah satu elemen penting dalam rangka pengembangan governance adalah penguatan civil society (masyarakat sipil). Salah satu kekuatan penting dari masyarakat sipil adalah organisasi non pemerintah (ORNOP) yang bersifat nirlaba dan mendasarkan gerakannya pada misi publik tertentu (seperti pemberdayaan masyarakat miskin, pelestarian lingkungan, demokratisasi, dan sebagainya). ORNOP ini ada yang digerakkan oleh ideologi sekuler, tetapi ada juga yang berbasis keagamaan. Selain itu ada ORNOP yang muncul dari nilai atau kultur lokal, tetapi ada juga yang muncul karena pengaruh dari nilai-nilai global dan didukung oleh kekuatan ORNOP internasional. Di sini akan dijelaskan tentang berbagai bentuk ORNOP tersebut, dan peranan mereka dalam pengembangan good governance. Juga akan didiskusikan kelemahan dan patologi dalam pengembangan ORNOP, dan bagaimana hal itu harus disikapi. Buku-buku Referensi: 1. M. Dawam Rahardjo (1999). Gerakan Keagamaan dalam Penguatan Civil Society: Analisis Perbandingan Visi dan Misi LSM dan Ormas Berbasis Keagamaan, Jakarta: LSAF & TAF 2. Arie Sujito (editor), Menuju Tata Pemerintahan yang Baik, IRE, Yogyakarta. 9. Jejaring dan Kemitraan dalam Pengembangan Governance Governance hanya akan terwujud jika muncul kolaborasi, kemitraan, dan jejaring antar elemen-elemen governance, yaitu negara, sektor swasta dan masyarakat sipil. Jejaring menjadi ciri penting dari pengembangan organisasi modern saat ini, baik organisasi swasta atau publik. Kebijakan publik saat ini juga tidak lagi merupakan proses eksklusif yang melibatkan aktor-aktor negara saja, tetapi merupakan produk dari jejaring, kolaborasi, dan kemitraan antara elemen-elemen governance (policy Silabus Kuliah 2007

5

network). Bagaimana model kemitraan ini dibedakan dengan model kerjasama sebelumnya? Apa prasarat yang harus dipenuhi agar kemitraan dan jejaring seperti ini dapat berkembang dan menciptakan good governance? Buku-buku Referensi: 1. Publikasi dari BIGG (Program Pengembangan Tata Pemerintahan yang Baik), edisi 25 dan 26 (Kemitraan yang Membawa Perubahan, Bagian Satu dan Dua), dan edisi 28 (Mengkoordinasikan Pelayanan Publik) 2. Kickert, et.al (editor), Managing Complex Network, Sage Publication 1999. 3. Ganesh Nathan, The State-to-Society Relationshipin World Politics: Understanding the behavior of a state and cultural conflicts of a nation-state, Lincoln University, The 54th PSA Annual Conference, 5-8 April 2004. 10. Pemberdayaan Komunitas, Warga atau Pelanggan Dalam pengembangan governance, warga atau pelanggan (client) dari suatu pelayanan publik tidak cukup diperlakukan sebagai obyek yang pasif, tetapi merupakan subyek yang aktif. Pelayanan publik harus bersifat client-oriented. Kepuasan pelanggan menjadi tolok ukur dan orientasi dari institusi pelayanan publik. Salah satu wujud dari pelayanan publik seperti ini adalah munculnya client charter (untuk sektor swasta) dan citizen charter (untuk sektor publik). Di dalam kuliah ini akan dibahas tentang charter tersebut dan implementasinya di beberapa daerah di Indonesia. Selain itu warga negara juga mengelompok dalam suatu komunitas yang secara kolektif perlu diberdayakan. Menjadi penting untuk mendiksusikan tentang bagaimana melakukan pemberdayaan terhadap komunitas, sehingga mereka dapat memecahkan masalah mereka sendiri tanpa menunggu dan mengharapkan bantuan dari negara (governance without government). Keterangan: Kuliah ini akan diisi oleh Dosen Tamu dari pemerintah daerah yang sudah menerapkan Citizen Charter dalam pelayanan publik. Buku-buku Referensi: 1. Andi Faisal Bakti (ed) (2000), Good Governance & Conflict Resolution in Indonesia: From Authoritarian Government to Civil Society. IAIN Jakarta Press and Logos Publishing Co., in collaboration with ICMI, Montreal-Ottawa (Canada). 2. M. Dawam Rahardjo (1999). Gerakan Keagamaan dalam Penguatan Civil Society: Analisis Perbandingan Visi dan Misi LSM dan Ormas Berbasis Keagamaan, Jakarta: LSAF & TAF 3. Denhardt, Janet & Denhardt, R. (2003). The New Public Service- Serving, Not Steering, M.E. Sharpe, Amonk, New York 11. Pengelolaan Konflik dan Penegakan Hukum Governance memerlukan adanya kepastian hukum. Sementara itu demokratisasi seperti yang berlangsung di Indonesia justru menciptakan ketidakpastian hukum, salahsatunya tampak dari perilaku kekerasan yang mewarnai konflik sosial di Indonesia. Bagaimana konflik harus dikelola, dan hukum harus ditegakkan dalam pengelolaan konflik tersebut?

Silabus Kuliah 2007

6

Buku-buku Referensi: 1. Catholic Relief Services, Perangkat Pembangun Perdamaian, Yogyakarta, 2002. 2. Peter Harris and Ben Reilly, Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator, IDEA, 2000. 3. I Wayan Geriya, Potensi dan Solusi Konflik dari Perspektif Sosial Budaya, Sarathi Vol II No. 1 2004. 4. Mas Achmad Santosa, Agenda Pembaruan Hukum Nasional dalam rangka Mewujudkan Good Governance, Seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi, UGM, 2003. 5. Harkristuti Harkrisnowo, Reformasi Hukum di Persimpangan: Mampukah Mewujudkan Indonesia yang Patuh Hukum, Seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi, UGM, 2003. 6. Tri Agung Kristanto, Konflik Multinasional di Daerah – Rebutan Modal ketika Kewibawaan Surut, dalam Demokrasi, Kekerasan, Disintegrasi. 12. Hubungan Sipil dan Militer Militer merupakan unsur penting dari negara. Keberadaannya sangat dibutuhkan dalam menciptakan keamanan nasional. Tetapi militer, dengan kekuatan senjatanya, acapkali juga menjadi kekuatan politik yang bisa memperlemah proses demokratisasi. Selain itu, kekuatan sipil acapkali juga menggunakan cara-cara militeristik dalam kegiatan politiknya. Hal ini pun dapat merusak send-sendi demokrasi. Bagaimana militer harus ditempatkan dalam konteks pengembangan governance, dan apakah cara-cara militeristik dari organisasi-organisasi sipil dapat ditoleransi? Buku-buku Referensi: 1. Arif Yulianto, Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Pasca Orde Baru di Tengah Pusaran Demokrasi, Raja Grafindo Persada, 2002 2. Larry Diamond, Hubungan Sipil Militer dan Konsolidasi Demokrasi, Raja Grafindo Persada, 2001. 3. Riefqi Muna, Ragangan Politik Hubungan Sipil Militer, dalam “Reformasi TNI: Siapa Peduli”, FES dan RIDeP, Jakarta, 2002. 4. Sri Nuryanti, Hubungan Sipil Militer di Mataram, dalam “Reformasi TNI: Siapa Peduli”, FES dan RIDeP, Jakarta, 2002. 13. Otonomi Daerah dan Pengembangan Good Governance Otonomi Daerah merupakan konsekuensi logis dari demokratisasi, tetapi pengembangan otonomi daerah belum tentu memperkuat governance jika dalam pelaksanaan otonomi daerah, nilai-nilai feodalistik atau patrimonial justru yang dikedepankan. Jika pada masa Orde Baru para Bupati menjadi semacam “penguasa tunggal” di daerah, di era sekarang DPRD lah yang menjadi semacam itu. Bagaimana penerapan governance di tingkat lokal? Bagaimana mempertemukan nilai-nilai lokal dengan nilai-nilai nasional dan global? Bagaimana mengembangkan otonomi daerah dan pada saat yang sama menjaga integritas nasional dan integrasi pembangunan antar daerah, dan bagaimana hal tersebut juga diletakkan dalam konteks globalisasi? Daftar Literatur Wajib: 1. Jan Koolman (1994), Modern Governance, Sage Publication, London. 2. The World Bank (1994). Governance: Development in Practice, Washington DC.

Silabus Kuliah 2007

7

3. UNDP (1997), Reconceptualizing Governance; Discussion Paper 2, New York, January. 4. United Nations (2000), United Nations Millenium Declaration. 18 Sept. 5. United Nations (2002), Report of the International Conference on Financing for Development. Monterry, Mexico, 18 – 22 March. 6. Marc Holzer & Kathe Callahan (1008), Government at Work: Best Practices and Model Programs. Thousand Oaks: Sage Publ. 7. Craufurd D. Goodwin & Michael Nacht (1995). Beyond Government: Extending the Public Policy Debate in Emerging Democracies. Boulder: Westview Press. 8. Merilee, S. Grindle (1997), Getting Good Goverance: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries, Harvard Institute for International Development, Harvard University. 9. Tim ICCE UIN Jakarta (2003), Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Prenada Media, Jakarta. 10. Andi Faisal Bakti (ed) (2000), Good Governance & Conflict Resolution in Indonesia: From Authoritarian Government to Civil Society. IAIN Jakarta Press and Logos Publishing Co., in collaboration with ICMI, Montreal-Ottawa (Canada). 11. M. Dawam Rahardjo (1999). Gerakan Keagamaan dalam Penguatan Civil Society: Analisis Perbandingan Visi dan Misi LSM dan Ormas Berbasis Keagamaan, Jakarta: LSAF & TAF 12. Hetifah Sj Sumarto (2003), Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 13. Agus Dwiyanto dkk (2003), Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan – Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, Yogyakarta. 14. Arie Sujito (editor), Menuju Tata Pemerintahan yang Baik, IRE, Yogyakarta. Catatan Tambahan: Tugas-tugas mahasiswa yang belum secara khusus tertulis di dalam silabus ini akan disampaikan di dalam kelas. Adalah penting bagi setiap mahasiswa untuk mencatat dan mencermati setiap tugas yang diberikan dan mengumpulkannya tepat pada waktu yangs sudah disebutkan (lihat tabel komponen penilaian). Catatan Mahasiswa: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

Silabus Kuliah 2007

8

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

Silabus Kuliah 2007

9